Sukses

Cegah Suara Terbelah di Pilpres, PPP Dinilai Bisa Dorong Kader Jadi Cawapres

Analis Politik Arifki Chaniago menilai, dukungan FKM yang ditujukan kepada Anies Baswedan semata demi mendulang suara yang bedampak pada PPP agar bisa masuk ke Senayan.

Liputan6.com, Jakarta - Anies Baswedan mendapat dukungan saat menghadiri acara Forum Ka'bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta 16 November 2022. FKM berasal dari kader dan konstituen PPP yang secara sikap politik lebih cepat mengambil keputusan dari organisasi PPP.

Menanggapi fenomena itu, Analis Politik Arifki Chaniago menilai, dukungan FKM yang ditujukan kepada Anies Baswedan semata demi mendulang suara yang bedampak pada PPP agar bisa masuk ke Parlemen Senayan. Menurut Arifki hal itu wajar karena kemenangan adalah hal mutlak bagi suatu partai.

"PPP itu harus realistis. Tujuan menang di Pilpres itu tentu keinginan semua partai karena punya peluang masuk pemerintahan. Namun, kecil dampaknya jika capres yang diusung tidak menang, partai gagal masuk parlemen, daya tawar politik rendah, posisi strategis juga tidak akan diberikan," kata Arifki lewat pesan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (20/11/2022).

Arifki mengakui, FKM secara narasi politik berlawanan terhadap keinginan PPP di tingkat pusat yang masih cenderung wait and see. Selain itu, tindak-tanduk FKM tidak 'ditertibkan' oleh pihak DPP yang secara fakta masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, sebagian kader PPP juga menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di Pemilu 2024.

"PPP belum berani juga mengumumkan capres atau cawapres, sehingga kader lebih memilih memperjuangkan aspirasi politik sendiri-sendiri dari pada menunggu keputusan partai," tulis pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki meyakini, PPP masih bisa menarik kembali sebagian basis pemilihnya yang sudah terang-terangan mendukung sosok non kadernya, seperti Anies atau Ganjar, demi mendukung figur yang didukung oleh elite di tingkat pusat. Caranya, dengan mendorong KIB agar memberikan kepastian secepatnya siapa figur yang diusung sebagai capres dan cawapres.

"Jika KIB mendorong cawapres dari PPP, maka upaya 'Split Ticket Voting' (terbelahnya dukungan politik pemilih) yang terjadi di PPP risikonya lebih kecil karena yang maju dalam kontestasi pilpres adalah kader partai," kata Arifki.

Arifki percaya, PPP masih berpeluang memberikan calon kader untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden. Hal itu dirasa lebih realistis ketimbang mendukung sosok non kader dari partai lain.

"PPP harus dorong kader menjadi cawapres jika itu pilihan realistis untuk mencegah Split Ticket Voting di Pemilu 2024. PPP jangan bermain di zona abu-abu di antara mendukung Anies, Ganjar, dan KIB. Jika itu dibiarkan terlalu lama PPP harus siap menerima kemungkinan terburuk di Pemilu 2024," tandas Arifki.

2 dari 3 halaman

PPP soal Kader Dukung Anies Baswedan: Enggak Usah Ditertibkan

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya tidak akan melarang atau mengambil tindakan terkait kader di Yogyakarta yang melakukan deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan. Sebab, hingga kini partai berlambang Ka'bah itu belum mengeluarkan keputusan resmi terkait pencapresan.

"Itu enggak perlu juga kita menjadi marah-marah. Lha wong deklarasi juga bukan partai, kok, yang namanya FKM (Forum Ka'bah Membangun)," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Menurut dia, PPP juga enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait siapa sosok capres yang akan diusung. Karena, dalam koalisi yang dibangun bersama Partai Golkar dan PAN hingga kini masih mematangkan program dan visi misi.

"Sekarang misalnya, ada kelompok sejumlah katakanlah kader PPP yang mendeklarasikan Pak Anies melalui Forum Ka'bah Membangun di Yogyakarta, ya, sudah enggak usah ditertibkan juga. Karena memang partai belum mengambil keputusan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, akan ada saatnya PPP bakal mengambil sikap. Banyak pertimbangan yang bakal diperhitungkan PPP saat mengambil sikap tersebut.

"Nah, dalam mengambil keputusan dalam level resmi permusyawaratan partai di tingkat nasional, setidaknya kami harus mempertimbangkan dua hal. Pertama aspirasi internal, kedua karena PPP ini di antara partai parlemen itu yang paling kecil, hanya 3,7 jumlah kursi," jelas Arsul.

"Kalau suara itu 4,52, maka kan ini tetapi harus sounding dengan partai lain yang ada dalam koalisinya, yakni KIB. Kalau kita bicara KIB sampai sekarang, chapter-nya belum sampai pada bicara tentang siapa yang akan kita usung sebagai bacapres dan atau bacawapres. Jadi itu," imbuhnya.

 

3 dari 3 halaman

Forum Kabah Dukung Anies, PPP: Bukan Bagian Struktur Resmi Partai

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan, Forum Ka'bah Membangun yang deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden bukan bagian dari struktur partai.

Ia memastikan bahwa Forum Ka'bah merupakan ormas di luar partai yang tidak ada memiliki keterikatan dengan PPP. Meski ada kader PPP yang tergabung di dalam ormas tersebut.

Enam+00:00VIDEO: Gegap Gempita Piala Dunia 2022 Qatar, Siapa Juara Perdana di Timur Tengah?"FKM itu bukan bagian dari struktur PPP. Di PPP tidak mengenal namanya FKM. Kalau pun di dalam ada sebagian orang-orang PPP ya biasa saja namanya ormas," ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Kader PPP pun dibebaskan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden manapun. Sebab belum ada sikap resmi PPP mengusung calon presiden. Sehingga tidak ada kader PPP yang berada di Forum Ka'bah yang diberikan peringatan.

Awiek menegaskan, sikap Forum Ka'bah mendukung Anies tidak menggambarkan sikap PPP. Belum ada keputusan resmi yang diambil melalui forum Mukernas.

"Kalau pun dia Deklarasi kepada Anies itu bukan PPP. Karena PPP itu tidak atau belum menentukan calon presiden siapapun yang akan diusung di pemilu 2024 nanti," ujar wakil ketua Baleg DPR RI ini.